Oleh Dr. Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si.
(Dosen Komunikasi & Instruktur Jurnalistik Program Prakerja Nasional 2023-2024)
JURNALISME warga (citizen journalism) semakin menjadi pilihan strategis di era digital, tetapi bukan sebagai pengganti jurnalisme profesional. Ia menjadi strategis terutama karena perubahan ekosistem informasi, teknologi, dan pola konsumsi media, ada sejumlah penjelasan menyertai situasi itu.
Menjadi pilihan strategis, dikarenakan: 1) Kecepatan dan Kedekatan Informasi; Masyarakat yang memegang ponsel kamera dapat menjadi pelapor pertama ketika peristiwa terjadi banjir, kecelakaan, konflik, bencana alam, atau peristiwa lokal yang luput dari media arus utama. Fungsi ini menjadi vital dalam ekosistem publik yang menuntut informasi real-time;
2) Demokratisasi Produksi Informasi; Era digital menghapus batas antara “produsen” dan “konsumen” berita. Publik kini punya ruang untuk; (a) Menyuarakan isu lokal, (b) Mengontrol kekuasaan melalui laporan independen, (c) Mengisi kekosongan liputan media mainstream, (d) Ini memperluas praktik public sphere dalam konteks komunikasi Habermasian.
3) Mengisi Celah Media Arus Utama: Media besar sering terkonsentrasi di kota, berorientasi bisnis, dan dipengaruhi kepentingan politik/pemilik modal. Jurnalisme warga memungkinkan: (a) Kisah minoritas dan komunitas terpinggirkan muncul ke permukaan, (b) Data lapangan dari “grassroots” memperkaya diskursus publik.
4) Modal Sosial dalam Ekosistem Digital Lokal: Di Indonesia, local wisdom dan kearifan komunitas menjadi nilai penting: konten berbasis budaya, tradisi, solidaritas sosial, hingga advokasi masyarakat adat, seringkali muncul dari warga sendiri, bukan jurnalis profesional.
Posisi Strategis
Jurnalisme warga sudah menjadi bagian strategis ekosistem jurnalisme digital bagian dari media baru, dengan keunggulan-keunggulan: a) Memberi akses suara bagi warga, b) Mempercepat arus informasi, c) Menjadi instrumen kontrol sosial, d) Memperkaya narasi media dengan keberagaman lokal. Namun untuk menjadi strategi komunikasi publik yang sehat, ia membutuhkan: literasi digital, etika publik, regulasi yang proporsional, dan ruang kolaborasi dengan media profesional.
Diperlukan daya literasi digital yang tidak hanya bersifat ‘Kulit’ (permukaan), untuk memasuki jurnalisme warga. Agar mendapatkan program literasi digital yang baik di Indonesia, diperlukan pendekatan yang menyentuh aspek teknis, seperti cara menggunakan aplikasi atau menghindari penipuan daring. Namun, sisi esensial seperti etika digital, logika berpikir formal, dan pemahaman terhadap ekonomi politik informasi jarang dibahas. Tanpa fondasi berpikir kritis yang kuat, masyarakat hanya menjadi objek konsumsi teknologi daripada subjek yang memegang kendali atas arus informasi.
Dewasa ini terdapat ancaman algoritma dan gelembung filter, kesadaran informasi menghadapi musuh besar berupa algoritma media sosial yang dirancang untuk retensi pengguna, bukan edukasi. Algoritma itu menciptakan gelembung filter (filter bubbles) yang hanya menyuapi pengguna dengan informasi yang mereka sukai. Dampaknya mematikan nalar kritis dan menciptakan polarisasi ekstrem, di mana masyarakat kehilangan kemampuan untuk berdialog dengan sudut pandang yang berbeda. (z)
