Dinamika Politik Akhir Tahun 2025: Isu Pilkada via DPRD hingga Protes Massal Buruh

JAKARTA – Menjelang pergantian tahun ke 2026, panggung politik nasional diwarnai oleh berbagai isu krusial, mulai dari wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah hingga gelombang aksi protes di Ibu Kota.
Wacana Pilkada Melalui DPRD Mengemuka
Partai Gerindra baru-baru ini menyatakan dukungannya terhadap wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Langkah ini dinilai sebagai upaya berani untuk memperbaiki efisiensi sistem demokrasi nasional. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR juga menyatakan bahwa mekanisme Pilkada oleh DPRD tidak melanggar konstitusi.
Aksi Demonstrasi Buruh di Istana Negara
Pada 29-30 Desember 2025, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi besar di depan Istana Negara. Mereka menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5,73 juta dan menuntut kenaikan menjadi Rp5,89 juta demi menyesuaikan dengan tingginya biaya hidup.
Konsolidasi Partai Politik Menuju 2029
Meski Pemilu masih cukup jauh, sejumlah partai besar mulai memperkuat barisan:
  • Partai Golkar: Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Golkar menargetkan perolehan lebih dari 102 kursi pada Pemilu 2029 dan gencar melakukan pendidikan politik berbasis data.
  • Partai Solidaritas Indonesia (PSI): Kaesang Pangarep optimistis partai berlogo mawar tersebut akan lolos ke Senayan pada kontestasi mendatang.
Evaluasi Pemerintahan dan Agenda Strategis 2026
Kuartal pertama tahun 2026 diprediksi akan menjadi periode politik yang sangat hangat seiring dengan:
  • Evaluasi kinerja 100 hari Kabinet Prabowo Subianto.
  • Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024.
  • Pemberlakuan hukuman pidana kerja sosial berdasarkan KUHP Baru yang mulai efektif per Januari 2026.
Isu Nasional Lainnya
Di sektor keamanan dan hukum, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak baru-baru ini mengungkap adanya tindakan sabotase terhadap jembatan bailey di daerah bencana dengan modus pembongkaran baut secara sengaja. Sementara itu, pemerintah terus berfokus pada pembersihan fasilitas pendidikan di wilayah terdampak banjir di Sumatera yang ditargetkan rampung pada 4 Januari 2026.(zulkarnain hamson)